Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Sumut
KORAN EDUKASI — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai mengoperasikan 33 bus perintis gratis untuk melayani 1.008 pelajar di lima kabupaten. Layanan ini diprioritaskan bagi siswa yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan angkutan umum, termasuk kawasan pedesaan dan kepulauan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan tersebut secara virtual dari halaman SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Armada berupa Toyota Hiace hingga Suzuki Carry ditempatkan di Kabupaten Batu Bara, Asahan, Samosir, Padang Lawas Utara, dan Nias Utara.
Akses sekolah dan keselamatan menjadi sasaran
Program bus gratis dirancang untuk mengurangi beban biaya perjalanan sekaligus ketergantungan pelajar terhadap kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Setiap armada dilengkapi kamera pengawas atau CCTV untuk membantu pemantauan perjalanan siswa sejak berangkat hingga pulang.
“Program ini diprioritaskan bagi pelajar yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, termasuk pedesaan dan kepulauan,” ujar Bobby Afif Nasution.
Pemerintah daerah juga meminta pengguna menjaga fasilitas dan menaati aturan keselamatan. Pelaksanaan di lima kabupaten akan menjadi ukuran penting untuk melihat apakah jumlah armada, rute, serta kapasitas kendaraan sesuai dengan kebutuhan pelajar di lapangan.
Enam armada dialokasikan untuk Asahan
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyebut enam bus dialokasikan bagi wilayahnya. Sebagian pelajar di Asahan selama ini harus menempuh jarak sekitar 25–29 kilometer menuju sekolah, sementara pilihan angkutan umum terbatas.
Layanan transportasi merupakan bagian dari pemerataan akses pendidikan, sebagaimana perhatian pada fasilitas antar-jemput siswa di daerah lain. Kehadiran bus dapat mengurangi hambatan perjalanan, tetapi mutu program tetap perlu dinilai dari ketepatan rute, keteraturan jadwal, keselamatan, serta jumlah siswa yang benar-benar terlayani.
Untuk 1.008 pelajar sasaran, konsistensi operasional akan sama pentingnya dengan jumlah kendaraan. Sekolah dan pemerintah daerah perlu memastikan titik jemput, waktu tempuh, kapasitas, serta prosedur keselamatan dipahami siswa dan keluarga sejak layanan berjalan.
Pemprov Sumut menyebut program ini sebagai dukungan infrastruktur pendidikan. Belum ada keterangan dalam sumber mengenai masa evaluasi atau rencana penambahan armada, sehingga capaian jangka panjang perlu dilihat dari pelaksanaan setelah peluncuran.
