Foto: ANTARA/HO-Disdikbud Kaltim
KORAN EDUKASI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bersama Komisi X DPR RI memetakan kebutuhan sekolah di wilayah pelosok untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan. Fokus pembahasan mencakup rehabilitasi bangunan, sarana pembelajaran, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bagi pelajar di kawasan terpencil.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan tim lapangan meninjau kondisi sekolah secara berkala di sejumlah kawasan, antara lain Muara Ancalong, Senyiur, dan Busang. Data lapangan akan digunakan untuk menentukan tingkat kedaruratan serta skala prioritas.
“Akurasi data pemetaan sangat krusial agar alokasi bantuan tepat sasaran dan berdasar pada skala prioritas pemenuhan sarana belajar,” ujar Armin.
Data Menjadi Dasar Penyaluran Bantuan
Pemetaan diarahkan untuk menemukan sekolah pedalaman yang belum memperoleh dukungan pemerintah secara memadai. Selain rencana pembangunan dan rehabilitasi fisik, pemerintah daerah akan menilai pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia agar bantuan baru tidak mengabaikan kebutuhan pengelolaan.
Perwakilan Disdikbud Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, bidang pembinaan kejuruan, dan perencanaan turut menghadiri pembahasan. Integrasi data antardaerah diperlukan karena kondisi sekolah, jumlah peserta didik, akses transportasi, dan kerusakan sarana berbeda di setiap lokasi.
Anggota Komisi X DPR RI Edi Eloan Pasaribu menyatakan koordinasi berjenjang diperlukan untuk memperjuangkan pemerataan dukungan pendidikan dari pemerintah daerah hingga pusat. Pemetaan tersebut juga menjadi bahan pengawasan terhadap kebijakan anggaran.
Infrastruktur dan Bantuan Siswa Perlu Berjalan Bersama
Rehabilitasi gedung tidak menjadi satu-satunya kebutuhan. Penyaluran Program Indonesia Pintar dan beasiswa diprioritaskan karena hambatan bersekolah di daerah terpencil juga dapat berasal dari kemampuan ekonomi keluarga.
Data yang terpadu memungkinkan pemerintah membedakan sekolah yang membutuhkan perbaikan darurat, penambahan ruang, perangkat pembelajaran, atau dukungan bagi peserta didik. Tanpa rincian tersebut, bantuan berisiko tersebar merata di atas kertas tetapi tidak menjawab kondisi paling mendesak.
Upaya ini berkaitan dengan pengalaman revitalisasi sekolah yang dibahas dalam laporan mengenai perbaikan sarana pendidikan di Tapanuli Utara. Hasil program sebaiknya dinilai dari keamanan bangunan, penggunaan fasilitas, dan keberlanjutan layanan belajar.
Disdikbud Kaltim belum mengumumkan jumlah sekolah, nilai anggaran, maupun jadwal penyaluran bantuan dari pemetaan terbaru. Karena itu, kegiatan ini masih merupakan tahap identifikasi kebutuhan; hasilnya perlu diikuti daftar prioritas, sumber pembiayaan, dan pelaporan realisasi yang dapat diperiksa publik.
