Foto: Fima Purwanti/detikJatim
KORAN EDUKASI — Program Sekolah Rakyat menjaring 28.478 siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027. Data Kementerian Sosial per Juli 2026 itu mencakup peserta didik jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, sasaran program berasal dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerimaan tidak memakai tes akademik, tetapi berlandaskan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah diverifikasi.
“Basisnya adalah DTSEN, yaitu keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi paling bawah atau prasejahtera,” ujar Saifullah Yusuf sebagaimana dikutip detikNews dari laman Kementerian Sosial.
Peserta Didik Terbanyak Berasal dari Jenjang SMP
Dari keseluruhan siswa baru, 6.305 orang berada di jenjang sekolah dasar, 11.186 siswa di jenjang sekolah menengah pertama, dan 11.077 siswa di jenjang sekolah menengah atas. Komposisi tersebut menunjukkan porsi peserta didik terbesar berada pada tingkat SMP.
Karena seleksi tidak didasarkan pada kemampuan akademik, pemerintah menyiapkan masa adaptasi agar peserta didik mampu mengikuti pembelajaran di lingkungan berasrama. Mekanisme ini menjadi penting karena latar belakang dan kesiapan belajar siswa dapat berbeda-beda.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berisiko tertinggal atau putus sekolah. Seluruh kebutuhan pendidikan dan pengasuhan diberikan melalui model sekolah berasrama.
93 Sekolah Permanen Telah Dibangun
Dalam satu tahun, pemerintah menyebut telah membangun 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah. Jumlah itu masih akan bertambah dengan target setidaknya satu sekolah di setiap kabupaten atau kota.
Salah satu penerima manfaat adalah Citra Nur Ramadhani asal Pangkep. Ia sempat terancam putus sekolah karena membantu ibunya berjualan setelah ayahnya meninggal. Program ini memberinya kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa beban biaya yang sebelumnya membatasi keluarga.
Kementerian Sosial juga menjadwalkan peresmian 100 gedung Sekolah Rakyat di Makassar pada 28 Oktober 2026. Agenda tersebut menandai perluasan sarana permanen bagi program yang diposisikan sebagai salah satu instrumen pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Perkembangan program ini melanjutkan perhatian pemerintah terhadap tata kelola dan perlindungan siswa di sekolah berasrama. Koran Edukasi sebelumnya juga memberitakan respons Menteri Sosial atas dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat.
