Foto: Trisna Wulandari/detikcom
KORAN EDUKASI — Sebanyak 29 perguruan tinggi negeri dan swasta masuk dalam tahap pertama usulan pembukaan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) mulai tahun akademik 2026/2027. Program dirancang melalui kemitraan antara kampus pengusul, FKG pembina, dan fasilitas layanan kesehatan.
Daftar tersebut dipaparkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Setiawan dalam peluncuran program akselerasi kedokteran gigi di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Kampus pengusul tersebar dari Aceh hingga Papua Selatan.
Beberapa di antaranya Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Bengkulu, Universitas Tanjungpura, Universitas Mataram, Universitas Tadulako, Universitas Cenderawasih, Universitas Papua, dan Universitas Musamus. Daftar itu masih merupakan usulan dan penugasan tahap awal, bukan berarti seluruh FKG telah otomatis beroperasi.
Skema Pembinaan untuk Menjaga Kapasitas
Selain FKG baru, pemerintah menyiapkan pembukaan program pendidikan dokter gigi spesialis pada sejumlah kampus. Perguruan tinggi dengan kapasitas lebih kuat ditugaskan menjadi pembina agar pengembangan program tidak berlangsung tanpa dukungan akademik dan klinis.
Skema kemitraan juga melibatkan fasilitas layanan kesehatan sebagai tempat pendidikan dan praktik. Komponen tersebut penting karena pendidikan kedokteran gigi membutuhkan dosen, laboratorium, sarana klinik, pasien pendidikan, serta sistem penjaminan mutu yang memadai.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan percepatan ini diarahkan agar setiap provinsi memiliki FKG pada 2029. “Selain itu dilakukan pengembangan 26 program studi dokter gigi spesialis serta program subspesialis,” ujarnya, seperti dikutip detikEdu.
Menjawab Ketimpangan Persebaran Layanan
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menyatakan program tersebut merespons persebaran layanan dokter spesialis dan dokter gigi yang belum merata. Pendidikan kedokteran gigi saat ini masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara kebutuhan layanan menjangkau seluruh daerah.
Perluasan akses pendidikan tenaga kesehatan tetap harus melalui evaluasi kesiapan setiap kampus. Keputusan pembukaan program membutuhkan pemenuhan standar akademik, sumber daya manusia, fasilitas, serta mekanisme praktik yang aman bagi mahasiswa dan pasien.
Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan layanan juga menjadi perhatian. Koran Edukasi sebelumnya mengulas kurikulum berbasis luaran pada pendidikan kesehatan sebagai salah satu cara memastikan lulusan memiliki kompetensi yang dapat dinilai secara jelas.
