Foto: ANTARA/Nur Muhamad
KORAN EDUKASI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sekitar 3.000 guru. Langkah itu diarahkan untuk menjaga profesionalitas pendidik sekaligus mencegah persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong Zakaria Efendi mengatakan pengawasan mencakup guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu, serta tenaga honorer sekolah.
Pembinaan dilakukan pada jenjang taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Pemerintah daerah ingin memastikan ketentuan kerja dan layanan pendidikan dipahami secara konsisten.
Komunikasi sekolah dan orang tua diperkuat
Zakaria Efendi menyebut belum ada guru di wilayah tersebut yang tersangkut persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas di sekolah. Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan sebagai langkah pencegahan dan perlindungan bagi pendidik serta peserta didik.
Hubungan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi perhatian utama. Perselisihan yang berawal dari salah komunikasi perlu diselesaikan melalui dialog dan mekanisme sekolah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pendekatan tersebut tidak menghapus kewajiban menindak pelanggaran. Dugaan kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran serius tetap harus diproses melalui prosedur perlindungan anak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penghargaan disertai tuntutan profesionalitas
Pemerintah kabupaten juga menggelar peringatan Hari Guru Nasional di Gelanggang Olahraga Curup yang diikuti sekitar 3.000 guru. Dalam kegiatan itu, penghargaan diberikan kepada pendidik yang dinilai berprestasi.
Apresiasi perlu berjalan beriringan dengan pembinaan berkelanjutan. Koran Edukasi sebelumnya melaporkan penghargaan bagi guru dan kepala sekolah berprestasi di Barito Utara sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pendidik.
Pengawasan terhadap ribuan guru memerlukan indikator yang jelas, pendampingan, dan saluran pengaduan yang adil. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak sekadar administratif, tetapi juga memperbaiki kualitas pembelajaran dan menjaga keamanan warga sekolah.
