Foto: Kemdiktisaintek
KORAN EDUKASI — Kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) untuk 2027 sementara ditetapkan sebanyak 220 ribu penerima. Jumlah itu meningkat dari 198 ribu kuota pada 2026 dan masih berpeluang bertambah setelah pembahasan anggaran pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Perkembangan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X DPR RI di Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan itu membahas penguatan mutu, pemerataan akses, dan dukungan kebijakan pendidikan tinggi di daerah.
Kondisi ekonomi dapat berubah selama kuliah
Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdiktisaintek Nur Syarifah mengatakan perluasan akses tidak cukup hanya menilai keadaan calon mahasiswa pada awal pendaftaran. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah ketika mahasiswa sedang menempuh studi, misalnya akibat bencana atau keadaan darurat lain.
“Artinya, bisa saja seseorang dikategorikan mampu, namun pada suatu hal tertentu terjadi kondisi seperti bencana dan sebagainya,” ujar Nur Syarifah.
Kemdiktisaintek juga mendorong pemerintah daerah mengembangkan dukungan KIP daerah. Skema tersebut dipandang dapat membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan agar tidak terputus dari pendidikan tinggi karena perubahan kemampuan ekonomi.
Anggaran naik dan dukungan PTS dibahas
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut anggaran Kemdiktisaintek untuk 2027 meningkat dari Rp62,6 triliun menjadi Rp66,4 triliun. Ia menempatkan penambahan sementara kuota KIP Kuliah sebagai bagian dari pembahasan akses pendidikan tinggi yang lebih luas.
Selain bantuan bagi mahasiswa, forum itu membahas dukungan operasional untuk perguruan tinggi swasta sesuai ketentuan yang berlaku. Kemdiktisaintek menilai perguruan tinggi swasta tetap memerlukan perhatian karena menjadi bagian penting dari penyediaan layanan pendidikan tinggi di berbagai daerah.
Forum di Gianyar juga menghimpun masukan pemerintah daerah mengenai kebutuhan pendidikan tinggi setempat. Aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi agar penambahan kuota tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti ketepatan sasaran dan kemampuan kampus melayani penerima bantuan.
Penetapan 220 ribu kuota masih disebut sebagai angka sementara. Calon penerima tetap perlu menunggu ketentuan resmi mengenai jadwal, syarat, dan mekanisme seleksi KIP Kuliah 2027. Pembaca dapat melihat konteks pembahasan sebelumnya mengenai seleksi KIP Kuliah dan verifikasi kondisi ekonomi.
