Foto: Tangkapan layar YouTube/@RRIPrograma3
KORAN EDUKASI — Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong perguruan tinggi memperkuat tata kelola dan pengawasan setelah Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2026 mencatat indikasi praktik joki tugas akhir. Temuan survei tersebut diposisikan sebagai bahan evaluasi, bukan kesimpulan atas pelanggaran individu tertentu.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menjelaskan bahwa persoalan integritas akademik tidak hanya berkaitan dengan perilaku mahasiswa. Sistem pengawasan, budaya institusi, dan keteladanan pimpinan maupun tenaga pendidik turut menentukan kualitas ekosistem kampus.
Angka survei memerlukan tindak lanjut
RRI melaporkan 91 persen responden menunjukkan adanya praktik joki tugas akhir, sedangkan 43 persen responden menilai praktik itu masih marak di perguruan tinggi. Perbedaan kedua angka tersebut perlu dibaca sesuai indikator dan pertanyaan yang digunakan dalam survei.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa data survei harus diikuti pemeriksaan lebih lanjut. “Anomali-anomali seperti itu memang kadang-kadang terjadi, tapi setiap survei butuh kemudian dilakukan konfirmasi dan validasi lebih dalam lagi,” ujar Budi Prasetyo.
Penekanan pada validasi penting agar temuan agregat tidak langsung dipakai untuk menuduh kampus, program studi, atau individu tertentu. Hasil survei dapat menjadi pintu masuk untuk mengenali celah dan menyusun rekomendasi perbaikan yang lebih terukur.
Pengawasan karya akademik perlu bertingkat
KPK menilai penggunaan pemeriksa plagiarisme dan alat pendeteksi kecerdasan buatan dapat membantu menguji keaslian karya. Namun, instrumen teknologi tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan berlapis, bukan satu-satunya dasar penilaian.
Perguruan tinggi juga perlu memastikan proses bimbingan, penilaian, dan verifikasi karya akademik berjalan konsisten. Pencegahan joki skripsi berkaitan dengan kualitas proses belajar karena tugas akhir semestinya merefleksikan kemampuan mahasiswa menyusun masalah, menggunakan metode, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.
Survei yang sama turut mencatat 31 persen guru terlambat mengajar tanpa alasan yang jelas. Temuan itu memperluas persoalan integritas dari perilaku peserta didik menuju disiplin tenaga pendidik dan tata kelola lembaga.
Penguatan integritas sejalan dengan kebutuhan membangun budaya riset yang dapat dipercaya. Koran Edukasi sebelumnya mengulas bagaimana kolaborasi riset meningkatkan jangkauan dan dampak penelitian Indonesia. Kredibilitas proses akademik menjadi fondasi agar hasil pendidikan dan penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan.
