Foto: guru_esdeh
KORAN EDUKASI — Pemerintah akan mengalokasikan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru mulai 2027 berdasarkan kebutuhan tiap daerah dan mata pelajaran. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nunuk Suryani mengatakan rekrutmen tidak dapat diselesaikan dalam satu kali seleksi. Pemerintah akan menetapkan prioritas secara bertahap dengan mempertimbangkan peta kekurangan guru.
“Jadi tidak pukul rata se-Indonesia,” ujar Nunuk Suryani. Daerah dengan kekurangan lebih besar akan memperoleh alokasi formasi lebih banyak, sementara kebutuhan guru pada bidang studi tertentu juga menjadi dasar penyusunan formasi.
Kebutuhan daerah dan mata pelajaran menjadi dasar
Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penumpukan guru pada wilayah atau mata pelajaran tertentu. Data kebutuhan harus membaca posisi guru yang tersedia, proyeksi pensiun, distribusi sekolah, dan kebutuhan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.
Dalam perhitungan nasional, pemerintah turut memasukkan sekitar 178 ribu guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Angka kebutuhan dapat berubah karena ada guru yang memasuki masa pensiun serta pembaruan data dari pemerintah daerah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan peta jalan pemenuhan guru ASN. Tahap awal pada 2027 diarahkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan nasional, sedangkan tahapan berikutnya bergantung pada formasi dan proses seleksi yang ditetapkan pemerintah.
Sinkronisasi data menentukan ketepatan formasi
Rencana CPNS guru berbeda dari pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi keduanya berkaitan dengan upaya menutup kekurangan pendidik. Koran Edukasi sebelumnya memberitakan 242.482 guru PPPK pusat yang dijadwalkan mulai bekerja pada Januari 2027.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan data sebelum formasi diumumkan. Ketidaksesuaian data dapat membuat sekolah tetap kekurangan guru meskipun jumlah pengangkatan secara nasional meningkat.
Bagi calon pelamar, penjelasan ini belum merupakan pengumuman jadwal atau persyaratan seleksi. Rincian formasi, mekanisme pendaftaran, dan tahapan ujian tetap menunggu keputusan resmi instansi yang berwenang pada 2027.
