Kredit foto: Kemendikdasmen melalui BBPMP Jawa Barat
KORAN EDUKASI — Kabupaten Demak telah memperoleh program revitalisasi untuk 89 satuan pendidikan dan mengusulkan 111 sekolah tambahan. Prioritas diarahkan pada bangunan di wilayah rawan banjir agar siswa tidak kehilangan tempat dan waktu belajar ketika bencana terjadi.
Informasi tersebut disampaikan dalam rilis resmi Kemendikdasmen yang dipublikasikan BBPMP Jawa Barat pada 29 September 2026. Sejumlah lokasi membutuhkan penguatan bangunan, termasuk kemungkinan penerapan konsep sekolah panggung pada kawasan yang berulang kali terendam.
Revitalisasi Harus Mengikuti Kondisi Lapangan
Dialog pemerintah dengan guru dan kepala sekolah di Demak menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam penetapan penerima bantuan. Pengetahuan mengenai kondisi bangunan, riwayat banjir, akses siswa, dan tingkat kerusakan diperlukan agar bantuan jatuh pada sekolah yang paling membutuhkan.
Pengawasan bersama juga menjadi bagian penting. Perbaikan perlu sesuai spesifikasi, kebutuhan pembelajaran, dan ketentuan penggunaan anggaran. Revitalisasi tidak seharusnya berhenti pada tampilan bangunan, tetapi memastikan ruang belajar benar-benar aman dan dapat digunakan.
Kebutuhan Guru Ikut Menjadi Perhatian
Selain infrastruktur, Demak menghadapi persoalan tenaga pendidik. Data pemerintah daerah yang disampaikan dalam dialog menunjukkan sekitar 20 guru dan tenaga kependidikan memasuki masa pensiun setiap bulan, atau lebih dari 200 orang dalam setahun.
Dalam dua tahun terakhir, formasi penerimaan dinilai belum mencukupi. Pemerintah daerah berharap sekitar 400 formasi dapat dipenuhi untuk mengurangi kekosongan tenaga pendidik. Tantangan ini menunjukkan bahwa pembangunan ruang kelas harus berjalan bersama perencanaan kebutuhan guru.
Sekitar 8.000 Anak Tidak Sekolah Masih Diverifikasi
Data sementara per 31 Agustus mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah di Demak. Angka tersebut masih diverifikasi untuk mencegah data ganda dan memastikan kondisi setiap anak. Pemerintah daerah menggunakan pendekatan lintas sektor, dukungan pusat kegiatan belajar masyarakat, serta program ajakan kembali bersekolah.
Penyelesaian persoalan pendidikan di wilayah rawan bencana membutuhkan strategi terpadu. Bangunan yang tahan terhadap risiko, ketersediaan guru, jalur pendidikan nonformal, dan data siswa harus saling terhubung agar revitalisasi benar-benar memperluas akses belajar.
Konteks pemulihan fasilitas belajar setelah bencana dapat dibaca dalam artikel sekolah terdampak bencana di Sumatera kembali belajar.
