Foto: Destian/Kemendikdasmen
KORAN EDUKASI — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan Loka Makan Bergizi Gratis (MBG), sistem informasi pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengadaptasi pengalaman Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah). Kerja sama ini ditujukan untuk membuat belanja kebutuhan dapur lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja SPPG. Loka MBG telah menjalani peluncuran awal pada 30 Oktober 2026, akan diluncurkan secara nasional pada Desember 2026, dan ditargetkan diterapkan menyeluruh mulai Januari 2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan memperbaiki layanan Program MBG agar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan seluruh murid. Kepala BGN Sudaryono menambahkan, pemerintah memilih mengadopsi sistem yang sudah berjalan alih-alih membangun tata kelola dari awal.
Uji coba melibatkan 40 SPPG dan 200 pemasok
Pengembangan Loka MBG telah memasuki tahap uji coba yang melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Sistem itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pembelanjaan dapur, termasuk pencatatan transaksi dan keterlibatan mitra penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan, pengalaman SIPLah menjadi dukungan konkret kementerian. Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan juga disiapkan untuk mendukung kerja sama tersebut.
Data Kemendikdasmen menunjukkan, sepanjang 2025 SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi senilai Rp21,6 triliun dari 294.897 satuan pendidikan. Jumlah transaksi tumbuh 20,76 persen dan nilainya naik 25,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Transaksi dapat dilacak, peluang usaha lokal terbuka
Dalam ekosistem SIPLah, satuan pendidikan dapat membandingkan harga dan memesan barang dalam satu sistem. Harga serta rincian barang tampil terbuka, sedangkan setiap transaksi tercatat dan dapat ditelusuri. Prinsip tersebut akan menjadi fondasi pengelolaan belanja SPPG melalui Loka MBG.
Jaringan SIPLah mencakup 73.725 toko di 496 kabupaten dan kota. Adaptasi sistem itu juga dinilai membuka peluang bagi pelaku usaha lokal di sekitar dapur SPPG untuk menjadi pemasok, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pengembangan ini memperluas pemanfaatan ekosistem digital pendidikan ke program pemerintah lain. Sebelumnya, Koran Edukasi juga mengulas empat fondasi mutu pendidikan Kemendikdasmen yang menempatkan tata kelola sebagai salah satu unsur penting layanan pendidikan.
