Langsung ke isi
TERKINI

DJPb Sulteng Perluas Literasi APBN untuk Pelajar melalui Kemenkeu Mengajar

DJPb Sulawesi Tengah memperluas literasi APBN melalui Kemenkeu Mengajar di sekolah dan menyiapkan program edukasi yang lebih rutin.

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Evy Mulyani

Foto: ANTARA/Nur Amalia Amir

KORAN EDUKASI — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah memperluas literasi keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelajar melalui Kemenkeu Mengajar. Program tersebut mengenalkan fungsi APBN dan tugas Kementerian Keuangan dengan pendekatan yang disesuaikan untuk lingkungan sekolah.

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah Evy Mulyani mengatakan Kemenkeu Mengajar memasuki pelaksanaan ke-11 pada 2026. Kegiatan pekan ini berlangsung di SMA Negeri 2 Sigi dan SD Negeri 25 Palu pada Senin, 9 November 2026.

Sasaran edukasinya mencakup pelajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan jenjang sederajat. DJPb menyebut kegiatan mendapat sambutan dari kepala sekolah, guru, serta peserta didik di sekolah pelaksana.

APBN Dikenalkan dengan Bahasa Sederhana

Materi difokuskan pada pengenalan cara uang negara dikelola dan digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pendekatan interaktif dipilih agar konsep fiskal yang kompleks dapat dipahami sesuai usia peserta didik.

“Kami ingin mengenalkan bahwa APBN merupakan uang kita bersama,” ujar Evy Mulyani dalam laporan ANTARA, Sabtu, 14 November 2026. Ia menekankan pentingnya anak memahami secara sederhana pengelolaan dan pemanfaatan anggaran negara.

Keterangan sumber tidak memuat hasil pengukuran pemahaman siswa setelah kegiatan, jumlah peserta, ataupun rincian modul yang digunakan. Karena itu, sambutan positif sekolah merupakan catatan pelaksanaan, bukan bukti bahwa tingkat literasi keuangan peserta telah meningkat.

DJPb Siapkan Program Lebih Rutin

Kanwil DJPb Sulawesi Tengah berencana mengembangkan Kemenkeu Goes to School agar edukasi mengenai APBN dapat berlangsung lebih rutin dan menjangkau lebih banyak pelajar. Rencana tersebut masih memerlukan penentuan sekolah sasaran, jadwal, dan mekanisme evaluasi agar dampaknya dapat dinilai.

Literasi keuangan di sekolah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghitung uang, tetapi juga pemahaman mengenai sumber penerimaan negara, prioritas belanja, dan hubungan anggaran dengan layanan publik. Konteks penguatan kecakapan peserta didik juga pernah dibahas Koran Edukasi dalam laporan tentang literasi digital sebagai fondasi anak mengekspresikan budaya. DJPb berharap pengenalan APBN sejak dini membantu pelajar memahami manfaat anggaran bagi pembangunan tanpa menyederhanakan aspek akuntabilitas pengelolaannya.

Bagikan Facebook X Telegram