Langsung ke isi
TERKINI

BPJS Gratis Guru Non-ASN Kemenag Disiapkan untuk Lebih dari 100 Ribu Guru

Kemenag menyiapkan BPJS gratis guru non-ASN untuk lebih dari 100 ribu guru yang bukan PNS maupun PPPK. Simak sasaran, status penyaluran, dan afirmasi lain.

Rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta

Foto: Humas UIN Sunan Gunung Djati Bandung

KORAN EDUKASI – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan BPJS gratis bagi guru non-ASN binaan Kemenag yang jumlahnya lebih dari 100 ribu orang. Rencana itu diumumkan di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dalam rangkaian Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Sasarannya adalah guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan yang belum berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kelompok ini selama ini tidak memperoleh jaminan kesehatan dari status kepegawaian seperti guru ASN.

“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Amien Suyitno.

Status Program: Anggaran Ada, Teknis Belum Final

Menurut Suyitno, anggaran fasilitas BPJS Kesehatan gratis tersebut sudah tersedia melalui revisi anggaran tahun berjalan 2026. Namun, penyalurannya masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Artinya, hingga berita ini ditulis belum ada mekanisme pendaftaran atau daftar penerima yang diumumkan. Guru non-ASN sebaiknya memantau kanal resmi Kemenag, Kantor Kemenag kabupaten/kota, atau pengelola madrasah, dan tidak menanggapi pihak yang menawarkan pendaftaran berbayar.

Kemenag juga menyiapkan perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.

Beda dengan BPJS Ketenagakerjaan

Program ini berbeda dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah lebih dulu berjalan bagi guru madrasah. BPJS Ketenagakerjaan menanggung risiko kerja seperti kecelakaan kerja dan kematian, sedangkan BPJS Kesehatan menjamin layanan berobat.

Pada 2025, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 181 ribu guru madrasah sudah terlindungi melalui kerja sama dengan Kemenag. Awal November 2026, Kemenag menyatakan program BPJS Ketenagakerjaan bagi ratusan ribu guru kembali dilanjutkan tahun ini.

Afirmasi Lain bagi Guru Madrasah

Selain jaminan kesehatan, Kemenag menyebut sejumlah afirmasi lain sebagai bagian peringatan HGN 2026:

  • Sertifikasi: lebih dari 50 ribu guru dalam dua gelombang. Gelombang pertama sudah diumumkan, gelombang berikutnya menyusul.
  • CPNS 2027: formasi guru binaan Kemenag dibuka bertahap untuk pelamar umum dan guru PPPK dengan usia paling tinggi 35 tahun. Rincian formasinya pernah dibahas dalam laporan formasi PNS guru madrasah 2027.
  • Perlindungan status: guru PPPK yang belum lulus seleksi CPNS 2027 tetap berstatus PPPK.
  • Guru paruh waktu: pemerintah berencana mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut rangkaian afirmasi itu sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada guru. “Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” ujarnya.

Upacara HGN 2026 di lingkungan Kemenag dijadwalkan berlangsung 25 November 2026. Guru non-ASN dapat memastikan data kepegawaiannya di madrasah atau satuan pendidikan sudah mutakhir sambil menunggu petunjuk teknis penyaluran BPJS Kesehatan dari Kemenag.

Bagikan Facebook X Telegram