Foto: ANTARA/HO-Kementerian Kebudayaan
KORAN EDUKASI — Kementerian Kebudayaan mengusulkan penguatan kerja sama dengan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO untuk mendukung pemajuan kebudayaan dan pelindungan warisan budaya Indonesia. Kerja sama itu diarahkan tidak hanya pada pengakuan internasional, tetapi juga pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.
Usulan tersebut dibahas Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Direktur UNESCO Multisectoral Regional Office di Jakarta sekaligus Perwakilan UNESCO untuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste, Maki Katsuno-Hayashikawa. Pertemuan menyoroti perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan sinergi lintas kementerian serta lembaga.
Pendataan dan Pelindungan Jadi Fondasi
Fadli Zon menilai Indonesia memiliki ribuan ekspresi budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang perlu terus didata serta dilindungi. Menurutnya, kekayaan tersebut memerlukan dukungan pendidikan dan penelitian agar pewarisan pengetahuan tidak berhenti pada pencatatan atau seremoni.
“Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang luar biasa,” ujar Fadli Zon. Ia juga meminta program UNESCO di Indonesia diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya agenda kebudayaan.
Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) diposisikan sebagai penghubung antara UNESCO, pemerintah, akademisi, lembaga terkait, dan masyarakat sipil. KNIU diharapkan memperkuat koordinasi Indonesia pada jejaring Warisan Dunia, Warisan Budaya Takbenda, UNESCO Global Geoparks, Man and the Biosphere Programme, serta Memory of the World.
Indonesia Memegang Peran Internasional Baru
Indonesia akan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage untuk periode 2026–2030. Posisi itu memerlukan dukungan teknis, pertukaran pengetahuan, dan koordinasi agar kontribusi Indonesia dalam pelaksanaan Konvensi 2003 terukur.
Maki Katsuno-Hayashikawa menjelaskan kantor regional UNESCO di Jakarta bekerja di lima negara dan mencakup empat sektor: pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, serta kebudayaan. Ia menekankan komunikasi erat agar program lintas sektor berjalan efektif dan kebutuhan Indonesia dapat terakomodasi.
Penguatan ini berkaitan langsung dengan pendidikan budaya bagi generasi muda. Koran Edukasi sebelumnya mencatat agenda pengajuan dangdut ke UNESCO juga menempatkan pewarisan kepada generasi muda sebagai unsur penting, bukan sekadar pencapaian status internasional.





















