Langsung ke isi
TERKINI

SMPN 21 Surabaya Cek Haid Siswi, DPR: Sekolah Tak Boleh Langgar Privasi

Kasus cek haid siswi SMPN 21 Surabaya disorot DPR. Sekolah sudah menghentikan pemeriksaan; ini kronologi, klarifikasi, dan perubahan aturannya.

Lingkungan SMPN 21 Surabaya, Jawa Timur, sekolah yang menghentikan pemeriksaan haid siswi setelah aduan ke wali kota

Foto: Esti Widiyana/detikJatim

KORAN EDUKASI – Pemeriksaan haid siswi di SMPN 21 Surabaya, Jawa Timur, dengan cara mengangkat rok dan menurunkan sedikit celana dalam kini disorot DPR. Jumat (20/11/2026), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan sekolah tidak boleh melanggar privasi tubuh murid atas nama disiplin.

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi mengadu langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Persoalannya menyangkut pertanyaan yang relevan bagi banyak orang tua murid perempuan: sampai di mana sekolah boleh memeriksa kondisi tubuh anak, termasuk saat menstruasi.

Tanggapan DPR datang ketika pihak sekolah sudah mengakui caranya keliru dan menghentikan pemeriksaan tersebut. Sorotan kini bergeser pada cara sekolah menegakkan aturan ibadah tanpa merendahkan martabat siswa.

Berawal dari Aduan Siswi ke Wali Kota

Dalam laporan tertulis yang diterima Eri, siswi itu menceritakan bahwa sekolah awalnya hanya meraba bagian luar rok untuk memastikan siswi yang mengaku haid memakai pembalut. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, seorang guru memberlakukan cara baru, yakni melihat celana dalam siswi. Para murid sempat menolak karena menganggapnya urusan privasi, tetapi aturan itu tetap dijalankan.

Eri lalu meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya turun ke sekolah. Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati meminta klarifikasi Kepala SMPN 21 Surabaya Diaztiarni, guru yang bersangkutan, dan petugas UKS.

Hasilnya, pemeriksaan itu merupakan bagian dari prosedur terhadap siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur berjamaah. Sekolah mendapati banyak siswi absen salat dengan alasan haid, termasuk yang melaporkan haid panjang berulang kali. Guru beralasan pemeriksaan dilakukan di ruang tertutup oleh guru perempuan dan hanya saat inspeksi mendadak. Febrina menilai cara tersebut berlebihan.

Humas SMPN 21 Surabaya Roro Murni mengakui siklus haid tiap perempuan berbeda dan menyatakan metode itu keliru. “Itu tetap caranya salah,” ujarnya.

DPR: Kejujuran Tak Boleh Dibangun dengan Melanggar Privasi

Nihayatul menilai alasan melatih kejujuran atau memastikan siswi ikut salat berjamaah tidak bisa membenarkan tindakan tersebut bila dugaan itu terbukti.

“Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik,” kata Nihayatul.

Ia juga mengingatkan bahwa lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. “Sekolah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak,” ujarnya.

Isu perlindungan murid di sekolah juga tengah dibahas di Senayan, antara lain lewat usulan pasal khusus pencegahan perundungan dalam RUU Sisdiknas.

Apa yang Berubah di Sekolah

Berdasarkan keterangan sekolah dan Dispendik Surabaya, berikut perkembangan yang perlu diketahui orang tua dan siswa:

  • Pemeriksaan haid dengan melihat celana dalam siswi sudah dihentikan.
  • Sebagai gantinya, sekolah memilih melibatkan orang tua bila ada siswi yang tercatat haid lebih dari dua pekan.
  • Dispendik Surabaya telah memeriksa kepala sekolah, guru, dan petugas UKS, serta menilai praktik tersebut berlebihan.
  • Aduan siswi ke wali kota terbukti ditindaklanjuti, sehingga murid dan orang tua yang mengalami hal serupa dapat menyampaikannya ke sekolah atau dinas pendidikan setempat.

Nihayatul berharap kasus ini menjadi bahan refleksi menjelang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November–10 Desember 2026, agar tidak berhenti pada kampanye, tetapi diwujudkan dalam perlindungan nyata bagi anak perempuan di sekolah.

Bagikan Facebook X Telegram