Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden
KORAN EDUKASI — Pemerintah membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SMA Taruna Nusantara sekaligus memperluas jaringan sekolah tersebut. Kebijakan diumumkan bertepatan dengan peresmian Kampus Cimahi, Jawa Barat, oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat, 30 Oktober 2026.
Pembebasan biaya memungkinkan siswa mengikuti proses pendidikan tanpa dikenai biaya sekolah. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi pelajar dari berbagai daerah.
SMA Taruna Nusantara semula hanya memiliki kampus di Magelang, Jawa Tengah, sejak berdiri pada 1990. Dalam dua tahun terakhir, pengembangan dipercepat melalui pembangunan lima kampus baru.
Jaringan berkembang menjadi enam lokasi
Dengan perluasan tersebut, jaringan SMA Taruna Nusantara kini mencakup Magelang, Malang, Cimahi, Pagar Alam, Ibu Kota Nusantara, dan Langowan. Kampus Malang telah diresmikan beberapa bulan sebelum peresmian Cimahi.
Pembangunan kampus baru ditujukan untuk memperluas pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, informasi mengenai penerimaan siswa tetap harus merujuk pada ketentuan seleksi resmi, termasuk jadwal, persyaratan, dan daya tampung setiap kampus.
Model pendidikan sekolah ini diarahkan pada pembentukan kemampuan akademik, integritas, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan. Pemerintah berharap perluasan jaringan tidak hanya menambah kapasitas, tetapi menjaga kualitas pembinaan di setiap lokasi.
Pendidikan gratis bukan tanpa proses seleksi
Kebijakan pembebasan biaya berkaitan dengan biaya pendidikan setelah siswa diterima. Kebijakan tersebut tidak berarti pendaftaran otomatis atau tanpa seleksi, sehingga calon siswa dan orang tua perlu membedakan fasilitas pembiayaan dari mekanisme penerimaan.
Pemerintah belum merinci dalam pemberitaan ini besaran biaya yang ditanggung negara untuk setiap siswa maupun rincian komponen pembiayaan. Karena itu, calon peserta tetap perlu membaca pengumuman resmi penerimaan agar memahami fasilitas yang termasuk dalam kebijakan gratis dan kewajiban lain yang mungkin berlaku.
Perluasan akses ini berjalan bersama berbagai skema bantuan pendidikan lain, termasuk beasiswa untuk pendidikan sarjana dan vokasi. Pemerintah menempatkan investasi pendidikan sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia, sementara hasilnya tetap perlu diukur melalui mutu pembelajaran dan perkembangan lulusan.
