Foto: Humas Kemdiktisaintek
KORAN EDUKASI — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan meminta perguruan tinggi memperkuat tata kelola agar mampu menjaga keberlanjutan institusi sekaligus menghasilkan dampak bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Universitas Negeri Jakarta pada 4 November 2026.
Menurut Fauzan, tantangan pendidikan tinggi tidak berhenti pada akses kuliah. Kampus perlu memastikan kompetensi lulusan relevan dengan dunia kerja serta hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan.
“Tata kelola itu adalah satu fondasi. Fondasi untuk keberlangsungan institusi, fondasi untuk kesehatan institusi, dan fondasi untuk kemajuan institusi,” tegas Fauzan.
Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Disorot
Kemdiktisaintek mengutip Survei Angkatan Kerja Nasional BPS yang mencatat pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 17,37 persen pada Mei 2026. Pada periode yang sama, sekitar 1,03 juta lulusan diploma IV, sarjana, magister, dan doktor tercatat menganggur.
Jumlah tersebut setara 14,31 persen dari seluruh penganggur, naik dari 12,37 persen pada November 2025. Data itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah ijazah yang diterbitkan.
Fauzan menyebut kampus adaptif memerlukan empat kemampuan: merespons tuntutan masyarakat, menciptakan kebaruan atau keunggulan, menghasilkan nilai, dan membangun jejaring. Keempatnya perlu diterjemahkan ke dalam pembelajaran, riset, dan pengabdian.
Kampus Diminta Mendekatkan Mahasiswa dengan Praktik
Salah satu pendekatan yang dicontohkan ialah Kelas Profesional yang membuka keterlibatan industri dalam pengembangan kompetensi mahasiswa. Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat juga diarahkan untuk menghubungkan hasil riset dosen dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Penguatan tata kelola melengkapi agenda pergeseran riset kampus dari produk menuju tantangan. Evaluasi institusi diharapkan menghasilkan program yang relevan, inovatif, dan berkelanjutan, bukan hanya memenuhi administrasi.
Tantangan inovasi juga terlihat dalam Global Innovation Index 2025. Keluaran inovasi Indonesia dinilai masih lebih rendah daripada tingkat investasi inovasinya, sehingga kerja sama kampus, industri, pemerintah, dan masyarakat perlu menghasilkan pemanfaatan riset yang dapat diukur.
Kebijakan Diktisaintek Berdampak menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat solusi. Pelaksanaannya membutuhkan ukuran hasil yang jelas, termasuk keterhubungan lulusan dengan pekerjaan, pemanfaatan inovasi, serta perubahan yang dirasakan masyarakat.
