Foto: Medcom.id
KORAN EDUKASI — SMA Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan, Jawa Timur, menawarkan skema pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menggunakan hasil bumi. Sayuran, buah-buahan, dan ikan dapat digunakan sebagai alternatif bagi keluarga siswa yang tidak selalu memiliki uang tunai.
Kebijakan tersebut diperkenalkan sebagai bagian dari Sistem Penerimaan Murid Baru sekolah. Sasaran utamanya adalah anak petani, nelayan, dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang memiliki hasil produksi tetapi menghadapi hambatan membayar biaya pendidikan secara tunai.
Skema itu menghubungkan layanan pendidikan dengan potensi ekonomi masyarakat sekitar. Namun, sekolah belum memaparkan secara rinci cara menilai harga komoditas, batas jumlah pembayaran, standar mutu hasil bumi, maupun mekanisme penyimpanan dan penjualannya.
Komoditas menjadi alternatif pembayaran
Sayur, buah, dan ikan dipilih karena merupakan hasil yang banyak diproduksi keluarga di sektor pertanian dan perikanan. Kebijakan tidak menghapus kewajiban SPP, melainkan mengubah sebagian bentuk pembayarannya dari uang menjadi barang bernilai ekonomi.
Fleksibilitas tersebut dapat membantu keluarga ketika pendapatan tunai tidak datang secara tetap. Di sisi lain, sekolah perlu memastikan nilai komoditas dihitung secara transparan agar setiap keluarga memperoleh perlakuan yang adil dan tidak dirugikan oleh perubahan harga pasar.
Ketentuan teknis masih perlu diperjelas
Sumber pemberitaan menyebut sekolah telah menyetujui gagasan itu, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian syarat dan ketentuan. Karena itu, skema ini belum dapat dianggap sebagai model baku yang otomatis diterapkan pada semua siswa.
Aspek yang perlu dijelaskan meliputi pencatatan transaksi, penanganan bahan yang mudah rusak, waktu penyerahan, serta pihak yang menanggung selisih harga. Kejelasan prosedur penting agar tujuan membantu keluarga tidak menimbulkan masalah administrasi baru.
Upaya mengurangi hambatan biaya juga berlangsung melalui program publik, termasuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Berbeda dari beasiswa, skema hasil bumi bergantung pada kesepakatan sekolah dan keluarga.
Keberhasilan kebijakan perlu dinilai dari jumlah siswa yang terbantu, keteraturan pembayaran, serta keberlanjutan operasional. Klaim pemberdayaan ekonomi baru dapat dibuktikan setelah mekanisme berjalan dan hasilnya dievaluasi.
