Foto: ANTARA/HO-Humas DPR RI
KORAN EDUKASI – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Hilman Mufidi mengusulkan pasal khusus tentang pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Usulan itu ia sampaikan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Usulan ini muncul ketika kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih tinggi. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 100 kasus kekerasan di dunia pendidikan sepanjang Januari hingga September 2026, didominasi kekerasan seksual dan perundungan. Sorotan publik juga menguat setelah dugaan perundungan terhadap seorang murid SD di Kecamatan Bengkong, Batam, yang diduga terjadi pada 26 Oktober 2026 saat jam istirahat. Rekamannya menyebar di media sosial setelah diunggah salah satu terduga pelaku.
Hilman, yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas, menyebut Panja telah memasukkan sejumlah ketentuan khusus soal pencegahan kekerasan dan perundungan. Ia berharap aturan itu tidak berhenti sebagai dasar penanganan setelah kejadian, tetapi juga mendorong pencegahan yang sistematis di setiap satuan pendidikan. “Pencegahan harus menjadi prioritas,” katanya.
Mengapa perlu diatur di undang-undang
Selama ini, aturan teknis pencegahan kekerasan di sekolah berada di tingkat kementerian. Tahun ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkenalkan kebijakan budaya sekolah aman dan nyaman, disertai Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Kebijakan yang disosialisasikan sejak Februari 2026 itu menggantikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah serta Satgas di daerah dengan mekanisme baru yang disebut lebih partisipatif dan terintegrasi.
Jika usulan Hilman diterima, kewajiban mencegah perundungan akan memiliki pijakan setingkat undang-undang, bukan hanya peraturan menteri yang bisa berganti mengikuti kebijakan. Menurut Hilman, angka kasus yang dicatat FSGI menunjukkan perlindungan murid tidak bisa hanya mengandalkan langkah setelah kejadian. “Harus ada sistem pencegahan yang kuat, mekanisme pengawasan, serta keberanian untuk menindak setiap bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan,” tuturnya.
Yang bisa dilakukan orang tua dan sekolah sekarang
- Orang tua dapat menanyakan kepada sekolah siapa yang menangani laporan kekerasan dan bagaimana alur pelaporannya sesuai mekanisme budaya sekolah aman dan nyaman.
- Sekolah perlu memastikan murid tahu ke mana harus melapor tanpa takut, termasuk untuk kasus yang terjadi di media sosial.
- Rekaman perundungan sebaiknya tidak disebarluaskan ulang karena dapat menambah beban korban; serahkan bukti kepada sekolah atau pihak berwenang.
Upaya pencegahan di tingkat sekolah juga sudah berjalan lewat sejumlah program, salah satunya seperti dalam laporan Program KREASI Jangkau 500 Sekolah, Perkuat Pencegahan Kekerasan.
RUU Sisdiknas masih dibahas Panja Komisi X bersama pemerintah. Rumusan pasal pencegahan perundungan baru akan final setelah pembahasan tingkat Panja rampung dan disepakati dalam rapat pengambilan keputusan.






















Komentar (1)