Foto: ANTARA/Ahmad Rifandi
KORAN EDUKASI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kompetensi guru sekolah reguler untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru bimbingan dan konseling (BK) diprioritaskan mengikuti pelatihan sebagai pendamping karena latar keilmuannya dinilai paling dekat dengan kebutuhan layanan tersebut.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Disdikbud Kalimantan Timur Ridwan mengatakan sebagian besar guru pendamping khusus di sekolah inklusi berasal dari pengajar mata pelajaran umum. Kondisi itu membuat pelatihan metode adaptif, kesiapan mental, dan teknik menangani situasi emosional siswa menjadi penting.
“Guru di sekolah reguler memerlukan pendekatan khusus dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus,” ujar Ridwan di Samarinda, Selasa, 10 November 2026.
Kelas reguler memerlukan penyesuaian pembelajaran
Penggabungan siswa berkebutuhan khusus ke kelas reguler yang dapat berisi 36 siswa menuntut penyesuaian kurikulum dan metode mengajar. Guru perlu memahami kebutuhan individual tanpa mengabaikan proses belajar seluruh kelas.
Kondisinya berbeda dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), yang rata-rata membatasi satu kelas sekitar lima murid agar pendampingan lebih intensif. Perbedaan ukuran kelas menunjukkan bahwa sekolah inklusi memerlukan dukungan guru, asesmen, dan pengaturan pembelajaran yang memadai.
Pelatihan dan bimbingan teknis dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah memprioritaskan guru BK, tetapi keberhasilan pendampingan juga bergantung pada kerja sama guru kelas, kepala sekolah, orang tua, tenaga psikologi, dan layanan disabilitas.
Penempatan siswa didahului asesmen
Kalimantan Timur kini memiliki 11 SLB negeri. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan Unit Layanan Disabilitas dan asesmen psikologi resmi sebelum menentukan penempatan belajar anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan.
Disdikbud mengingatkan sekolah menggalakkan kampanye antiperundungan untuk melindungi kondisi psikologis siswa inklusi. Pencegahan tidak cukup melalui slogan, melainkan perlu prosedur pelaporan, respons guru, perlindungan identitas, dan tindak lanjut yang konsisten.
Penguatan guru melengkapi kebutuhan akses pada sarana belajar. Sebelumnya, DPR juga meminta Tes Kemampuan Akademik dilengkapi pembaca layar bagi siswa tunanetra. Kedua isu menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memerlukan kesiapan manusia, metode, teknologi, dan kebijakan yang bekerja bersama.





















