Foto: Kemdiktisaintek
KORAN EDUKASI — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Regulasi itu diarahkan untuk memperkuat sistem akreditasi, pembinaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan jurnal nasional.
Peluncuran dilakukan dalam Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah 2026 di Universitas Ciputra, Surabaya, Senin, 9 November 2026. Forum tersebut mempertemukan pimpinan perguruan tinggi, pengelola jurnal, peneliti, akademisi, asosiasi keilmuan, perpustakaan, serta penerbit.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib Burhani menyebut Indonesia memiliki sekitar 29 ribu jurnal ber-International Standard Serial Number. Sekitar 16 ribu jurnal telah terakreditasi, tetapi jurnal pada peringkat Science and Technology Index atau SINTA 1 baru sekitar 250, setara 1,5 persen dari jurnal terakreditasi.
Publikasi bukan sekadar syarat administratif
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan jurnal merupakan simpul dalam siklus pengetahuan, mulai dari penelitian dan diseminasi hingga invensi, paten, serta pemanfaatan hasil riset. Publikasi karena itu tidak semestinya hanya diperlakukan sebagai syarat administratif atau kenaikan jabatan akademik.
Perkembangan kecerdasan artifisial turut menjadi perhatian karena teknologi tersebut mengubah proses penulisan, penelaahan, dan pengelolaan jurnal. Pemerintah menilai pengujian ilmiah dan penelaahan sejawat tetap diperlukan agar karya yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Integritas itu sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita jalankan harus selaras serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan.
Akreditasi diarahkan lebih transparan
Konvensi membahas pengelolaan International Standard Serial Number, integritas akademik, tata kelola sistem akreditasi jurnal, serta praktik pengelolaan dari jurnal bereputasi dan penerbit internasional. Regulasi baru diharapkan membuat proses akreditasi lebih adaptif terhadap teknologi dan standar publikasi ilmiah.
Penguatan tata kelola juga berkaitan dengan penanganan pelanggaran integritas. Koran Edukasi sebelumnya memberitakan langkah korektif Kemdiktisaintek dalam kasus pencatutan nama profesor di jurnal. Melalui aturan baru, kualitas publikasi diharapkan semakin mampu mendukung kebijakan berbasis bukti dan pemanfaatan riset oleh masyarakat maupun industri.
