Foto: Dok. Media Indonesia
KORAN EDUKASI — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan asesmen bakat dan minat secara rutin serta kemungkinan perpindahan jurusan dalam evaluasi sistem penjurusan SMA. Mekanisme itu dirancang agar pilihan siswa tidak semata-mata mengikuti preferensi awal, tetapi selaras dengan potensi yang terukur dan dapat dikoreksi ketika minat berubah.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin mengatakan regulasi penjurusan saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Aturan tersebut belum dicabut, sementara kementerian masih menyusun rincian kebijakan yang akan diterapkan.
Asesmen bakat dan minat akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum siswa menentukan jurusan. Guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling juga disiapkan terlibat dalam penilaian ketika seorang siswa mengajukan perubahan pilihan.
Perpindahan jurusan menjadi opsi
“Ketika dalam perjalanannya minatnya berubah, itu bisa dilakukan perpindahan. Ada perubahan fundamental dari yang lalu,” ujar Toni Toharudin di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ruang perpindahan tersebut dimaksudkan mencegah sistem penjurusan menjadi terlalu kaku. Namun, kementerian belum menetapkan apakah pemilihan jurusan akan dimulai sejak kelas X atau kelas XI. Mekanisme waktu, instrumen asesmen, dan tata cara rekomendasi sekolah masih menunggu finalisasi regulasi.
Perkembangan ini melengkapi pengumuman pemerintah bahwa jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa akan kembali dibuka mulai tahun ajaran 2027/2028. Koran Edukasi sebelumnya memberitakan pokok kebijakan tersebut dalam artikel Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali di SMA.
Kesiapan sekolah ikut menentukan
Evaluasi penjurusan tidak berhenti pada pengelompokan siswa. Sekolah perlu memastikan ketersediaan guru, layanan bimbingan konseling, laboratorium, serta pilihan mata pelajaran yang memadai agar rekomendasi bakat-minat dapat dijalankan dalam pembelajaran.
Status kebijakan masih berupa rancangan yang sedang dievaluasi, bukan mekanisme final. Karena itu, siswa dan orang tua belum perlu melakukan perubahan pilihan pada tahun ajaran berjalan. Kepastian pelaksanaan akan bergantung pada regulasi dan petunjuk teknis yang diterbitkan Kemendikdasmen menjelang pemberlakuan pada 2027/2028.
