Foto: ANTARA/HO-Kemdiktisaintek
KORAN EDUKASI — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mendorong perguruan tinggi melakukan asesmen terukur terhadap hambatan dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Pemetaan itu dinilai penting agar kampus dapat menetapkan prioritas dan menyediakan dukungan aksesibilitas yang benar-benar diperlukan.
Stella menegaskan akses pendidikan tinggi bukan hanya kepentingan mahasiswa disabilitas. Dukungan yang tepat juga membuka peluang bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat memperoleh manfaat dari potensi, gagasan, serta karya mereka.
“Permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas perlu dikuantifikasikan,” ujar Stella Christie dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Asesmen Menjadi Dasar Dukungan Nyata
Menurut Stella, kampus perlu mengidentifikasi jenis hambatan yang dialami mahasiswa, mulai dari akses fisik, materi pembelajaran, komunikasi, hingga layanan akademik. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan bentuk dukungan dan urutan kebutuhan yang harus dipenuhi.
Informasi kampus, misalnya, tidak cukup disampaikan hanya melalui suara. Perguruan tinggi perlu menyediakan tulisan serta bentuk komunikasi lain agar pengumuman dan bahan akademik dapat diakses mahasiswa dengan kebutuhan berbeda.
Pendekatan berbasis asesmen juga membantu kampus menghindari kebijakan seragam yang belum tentu sesuai. Kondisi setiap mahasiswa dan setiap program studi dapat berbeda, sehingga penyesuaian perlu dirancang berdasarkan temuan yang dapat diukur.
Aksesibilitas Dinilai sebagai Investasi Ilmu
Stella menggunakan pengalaman ilmuwan Stephen Hawking untuk menggambarkan pentingnya dukungan institusi. Fasilitas yang tepat memungkinkan individu terus mengembangkan kapasitas dan menghasilkan kontribusi penting meskipun menghadapi hambatan fisik.
Ia juga mengaitkan pendidikan inklusif dengan pembangunan sumber daya manusia. Perguruan tinggi yang membuka akses lebih luas dapat memperbesar ruang partisipasi, memperkaya perspektif akademik, dan mendorong potensi yang sebelumnya terhambat.
Tantangan implementasi masih cukup besar. Koran Edukasi sebelumnya mencatat baru sekitar 200 kampus memiliki Unit Layanan Disabilitas. Karena itu, asesmen kebutuhan menjadi langkah awal sebelum institusi menetapkan fasilitas, pendampingan, dan tata kelola layanan yang berkelanjutan.
