Foto: Kemdiktisaintek
KORAN EDUKASI — Perguruan tinggi dan laboratorium di enam provinsi disiapkan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut dan mangrove berbasis data, riset, serta kondisi wilayah. Dukungan itu menjadi bagian dari pembahasan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan kesiapan tersebut dalam workshop pembentukan badan pengelola di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Kemdiktisaintek akan memetakan perguruan tinggi dan laboratorium yang memiliki pengalaman terkait ekosistem gambut. Fokus awal diarahkan pada enam provinsi yang memiliki lahan gambut luas dan sensitif, meski rilis kementerian belum merinci nama seluruh provinsi dan kampus yang akan dilibatkan.
Riset Kampus Diarahkan pada Kebutuhan Lapangan
Dukungan pendidikan tinggi mencakup pemanfaatan laboratorium, penelitian, pengembangan pengetahuan, serta keterlibatan dosen dan mahasiswa. Bentuk kegiatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan arahan Kementerian Kehutanan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa koordinasi antarkementerian dilakukan untuk menyiapkan kerangka pembentukan badan pengelola. Keterlibatan kampus dimaksudkan agar kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi terhubung dengan persoalan pengelolaan di lapangan.
Peran perguruan tinggi dalam skema ini tidak hanya berada pada tahap penelitian. Data, fasilitas laboratorium, tenaga ahli, serta kegiatan dosen dan mahasiswa dapat digunakan untuk menyusun kajian maupun mendukung pelaksanaan program sesuai kebutuhan wilayah.
Namun, rilis Kemdiktisaintek masih menjelaskan tahap persiapan dan koordinasi. Belum ada daftar proyek, pembagian tugas antarkampus, jadwal pelaksanaan, atau ukuran hasil yang diumumkan. Karena itu, dukungan tersebut perlu dibaca sebagai rencana kelembagaan yang masih membutuhkan pemetaan lebih lanjut.
Peluang Pembelajaran dan Riset Terapan
Bagi perguruan tinggi, keterlibatan dalam pengelolaan gambut dan mangrove dapat membuka ruang riset terapan lintas disiplin. Ilmu lingkungan, kehutanan, teknik, pemetaan, kebijakan publik, ekonomi, dan pengembangan masyarakat dapat bertemu pada persoalan yang sama.
Keterlibatan mahasiswa juga berpotensi mempertemukan pembelajaran akademik dengan kebutuhan nyata di wilayah. Pelaksanaannya tetap memerlukan rancangan yang jelas agar kegiatan mahasiswa tidak berhenti pada kunjungan lapangan, melainkan menghasilkan data, metode, atau solusi yang dapat dievaluasi.
Rencana ini sejalan dengan dorongan agar kampus menjadi mitra pemerintah dalam pengujian solusi berbasis riset. Pendekatan serupa sebelumnya terlihat ketika Jakarta didorong menjadi laboratorium uji inovasi perkotaan berbasis riset kampus.
