Foto: Irfan/Kemendikdasmen
KORAN EDUKASI — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan pengelolaan dana revitalisasi sekolah harus transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia melarang manipulasi harga, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, serta perubahan pekerjaan tanpa mengikuti mekanisme.
Pesan itu disampaikan dalam bimbingan teknis percepatan pelaporan revitalisasi satuan pendidikan jenjang sekolah dasar di Jakarta, Kamis, 5 November 2026. Kegiatan tersebut berfokus pada penyelesaian pekerjaan sekaligus akuntabilitas laporan.
Abdul Mu’ti mencontohkan praktik menaikkan harga barang sebagai pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan. “Sesuatu yang baik kalau laporannya salah, itu akan menjadi salah,” ujar Abdul Mu’ti.
Sisa Anggaran Harus Dikonsultasikan
Gotong royong masyarakat yang menghasilkan penghematan biaya diperbolehkan, tetapi seluruh kontribusi dan sisa anggaran harus dicatat secara terbuka. Sekolah tidak dapat mengalihkan sisa dana atau mengubah lingkup pekerjaan secara sepihak.
Jika ada kebutuhan perubahan, pelaksana diminta berkonsultasi dan mengikuti prosedur yang berlaku. Catatan yang lengkap diperlukan agar pekerjaan fisik, penggunaan uang, dan kontribusi masyarakat dapat ditelusuri saat pemeriksaan.
Pengawas, fasilitator, dan konsultan juga diminta aktif mengawasi. Pengendalian tidak boleh hanya dilakukan menjelang laporan akhir karena kesalahan pekerjaan atau transaksi lebih sulit diperbaiki setelah proyek selesai.
Keberhasilan Tidak Hanya Diukur dari Bangunan
Kemendikdasmen menilai hasil revitalisasi perlu dilihat dari manfaatnya bagi warga sekolah, termasuk rasa aman dan nyaman, motivasi belajar, serta kualitas pembelajaran. Pendekatan itu sejalan dengan perhatian pada aksesibilitas dalam revitalisasi satuan pendidikan.
Penekanan pada integritas mencakup seluruh siklus kegiatan, mulai dari perencanaan, pembelian bahan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pelaporan. Setiap keputusan yang mengubah biaya atau spesifikasi harus mempunyai dasar dan bukti yang dapat diperiksa.
Abdul Mu’ti meminta pengelola tidak melihat pelaporan sebagai beban administratif yang terpisah dari pembangunan. Laporan menjadi bukti bahwa dana publik digunakan sesuai tujuan dan menghasilkan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan sekolah.
Dengan ukuran tersebut, jumlah ruang yang diperbaiki bukan satu-satunya indikator. Pelaksana tetap harus membuktikan bahwa belanja sesuai rencana, bangunan layak digunakan, dan perubahan kondisi sekolah memberi dukungan nyata bagi proses belajar.
