Langsung ke isi
TERKINI

Pajak TPG Guru Non-ASN Naik, Kemendikdasmen: Potongan Ikut Aturan Pajak

Pajak TPG guru non-ASN naik dan ramai di media sosial. Dirjen GTK menegaskan besaran potongan ditetapkan aturan perpajakan, bukan oleh Kemendikdasmen.

Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani memaparkan capaian kesejahteraan guru di Jakarta Pusat, 18 November 2026

Foto: ANTARA/Hana Dewi Kinarina Kaban

KORAN EDUKASI – Kenaikan potongan pajak TPG guru non-ASN yang ramai dibicarakan di media sosial ditanggapi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kementerian menegaskan besaran potongan pajak tunjangan profesi guru (TPG) mengikuti peraturan perpajakan, bukan ditetapkan sendiri oleh Kemendikdasmen.

Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Isu ini menyentuh langsung dompet guru: TPG guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang besarnya Rp2 juta per bulan kini disebut masuk ke rekening penerima sekitar Rp1,8 juta.

“Besaran pajaknya itu tidak ada Kemendikdasmen sendiri yang menetapkannya, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Nunuk.

Mengapa TPG Dipotong Pajak?

Menurut Nunuk, setiap tunjangan yang bersumber dari kas negara dikenai pajak, baik yang diterima guru ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru non-ASN. Pajak itu dipotong oleh otoritas perpajakan lalu disetorkan ke kas negara, bukan dipotong secara mandiri oleh Kemendikdasmen.

Sebelumnya, potongan pajak TPG bagi guru non-ASN tercatat 5 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Kini potongan itu naik 0,15 persen. Perubahan inilah yang memicu keluhan para guru non-ASN di media sosial, salah satunya di Threads.

Kenapa Ada Guru yang Menerima Rp2 Juta Utuh?

Di lapangan, sebagian guru non-ASN menerima TPG penuh Rp2 juta sementara rekannya di daerah lain menerima lebih kecil. Nunuk menjelaskan perbedaan itu tidak berarti ada guru yang bebas pajak.

“Kalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan tunjangan dengan jumlah penuh berarti pajaknya dibayarkan oleh pemda,” ujarnya.

Dengan kata lain, besar kecilnya angka yang masuk rekening bisa dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah masing-masing, bukan hanya oleh tarif pajaknya. Nunuk menilai ketentuan ini perlu disosialisasikan lebih luas agar guru memahami bahwa setiap penghasilan dari negara memiliki kewajiban perpajakan.

Yang Bisa Dilakukan Guru Non-ASN

  • Cek status NPWP. Tarif potongan bagi pemilik dan bukan pemilik NPWP berbeda, sehingga status ini ikut menentukan besaran TPG yang diterima.
  • Bandingkan rincian penerimaan. Jika angka yang masuk rekening berbeda jauh dari rekan sejawat, tanyakan ke dinas pendidikan apakah pemerintah daerah menanggung pajak atau tidak.
  • Gunakan kanal resmi. Pertanyaan soal penyaluran tunjangan dapat diajukan melalui dinas pendidikan setempat atau layanan pengaduan Kemendikdasmen di ult.kemendikdasmen.go.id.

Penjelasan soal pajak TPG ini muncul berbarengan dengan sejumlah kabar lain bagi guru non-ASN menjelang Hari Guru Nasional 25 November. Pada hari yang sama, Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap boleh mengajar di sekolah negeri pada 2027 dengan gaji yang dapat dibiayai dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Bagi guru yang merasa potongan TPG-nya tidak sesuai, langkah paling cepat adalah memeriksa status NPWP dan meminta rincian penyaluran ke dinas pendidikan sebelum pencairan berikutnya.

Bagikan Facebook X Telegram

Komentar (1)