Langsung ke isi
TERKINI

Gubernur DKI Pramono Anung Tolak Hutan Kota UI Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Gubernur DKI Pramono Anung menolak Hutan Kota UI dijadikan Sekolah Rakyat dan menawarkan dua lahan sekitar 2 hektare di Jakarta Barat dan Cakung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan kepada wartawan

Foto: Liputan6.com/Winda Nelfira

KORAN EDUKASI – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menawarkan dua lahan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).

Sikap itu muncul setelah Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut sebagian Hutan Kota UI yang masuk wilayah Jakarta, sekitar 8 hektare, akan dipakai untuk membangun Sekolah Rakyat. Bagi keluarga yang menanti tambahan daya tampung sekolah berasrama gratis itu di Jakarta, persoalannya bukan sekadar lokasi, melainkan kapan gedung baru benar-benar bisa dibangun.

Dua Lahan Pengganti, Salah Satunya di Cakung

Pramono mengatakan usulan lahan sudah disampaikan saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Balai Kota Jakarta sehari sebelumnya. Satu lokasi berada di Jakarta Barat, satu lagi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Luas masing-masing sekitar 2 hektare. Penyiapan lahan itu, menurut dia, menyusul penambahan kuota Sekolah Rakyat dari Presiden.

“Kenapa Jakarta Barat dan Jakarta Timur? Karena memang dua tempat inilah yang dipersiapkan yang rata-rata 2 hektar untuk apa, membangun sekolah rakyat,” ujar Pramono.

Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Peran Pemprov DKI, kata dia, adalah menopang program tersebut lewat penyediaan lahan.

Alasan Hutan Kota Dipertahankan

Pramono beralasan luas ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta masih di bawah 30 persen, sehingga kawasan hijau yang ada tidak boleh berkurang. “Saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan,” katanya.

Ia mengungkapkan ada keinginan dari pihak UI untuk menyerahkan pengelolaan hutan kota itu kepada Pemprov DKI. Pramono menyambut tawaran tersebut dan berencana mengembangkannya menjadi kebun raya apabila pengelolaan resmi diserahkan.

Pihak UI sendiri menyatakan mendukung Sekolah Rakyat, tetapi memastikan Hutan Kota UI tetap menjadi kawasan hijau yang dipreservasi. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro menyebut tanah yang dikelola kampus adalah milik negara, sehingga UI wajib mendukung bila negara membutuhkannya untuk kepentingan pendidikan. “Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” kata Erwin.

Yang Perlu Diketahui Orang Tua

  • Status lokasi: dua lahan di Jakarta Barat dan Cakung masih berupa usulan Pemprov DKI kepada Kemensos. Lokasi final dan jadwal pembangunan belum diumumkan.
  • Kewenangan: pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat berada di tangan pemerintah pusat melalui Kemensos, bukan Pemprov DKI.
  • Penerimaan murid: Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah umum. Kemensos memprioritaskan anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem melalui penjangkauan langsung.

Perluasan Sekolah Rakyat berlangsung di banyak daerah, seperti tercatat dalam pembangunan 265 Sekolah Rakyat di 131 daerah. Untuk Jakarta, kepastian lokasi tambahan kini bergantung pada keputusan Kemensos atas dua lahan yang diajukan Pemprov DKI.

Bagikan Facebook X Telegram

Komentar (1)