Foto: Dok. Direktorat PAUD Kemendikdasmen
KORAN EDUKASI — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan sekitar 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak dapat terjangkau layanan pendidikan anak usia dini pada akhir 2026. Perluasan akses itu menjadi bagian dari pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus upaya mengurangi ketimpangan layanan antardaerah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan ketersediaan TK belum merata. Wilayah seperti Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat relatif telah terjangkau, bahkan satu desa dapat memiliki beberapa TK, sementara ribuan desa lain belum mempunyai fasilitas serupa.
Target tersebut disertai program revitalisasi satuan PAUD. Sasaran revitalisasi pada 2026 mencapai 19.940 sekolah, terdiri atas 3.865 sekolah melalui jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui Alokasi Biaya Tambahan. Hingga rilis diterbitkan, perjanjian kerja sama telah mencakup 17.267 sekolah dengan nilai total Rp10,9 triliun.
Dana revitalisasi harus dipertanggungjawabkan
Kemendikdasmen meminta pengelola satuan pendidikan menggunakan seluruh bantuan sesuai peruntukan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. “Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas,” ujar Abdul Mu’ti.
Pelaksana program diberi ruang menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi riil di lapangan, tetapi tetap wajib memenuhi ketentuan administrasi. Jika muncul kendala yang tidak dapat diperkirakan, termasuk bencana alam, penerima bantuan diminta segera melapor secara transparan agar pertanggungjawaban anggaran tidak bermasalah.
Pemerintah juga mencatat sekitar 95 persen satuan PAUD dikelola masyarakat, sedangkan porsi sekolah negeri sekitar 5 persen. Kondisi itu membuat kolaborasi dengan yayasan, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah menentukan keberhasilan pemerataan akses.
Dukungan untuk murid dan guru TK
Intervensi pemerintah tidak hanya menyasar bangunan sekolah. Program Indonesia Pintar sebesar Rp450.000 per tahun diprioritaskan bagi 888.000 murid TK menjelang usia sekolah dasar. Mekanisme bantuan tersebut sebelumnya telah dijelaskan Koran Edukasi dalam laporan PIP TK Rp450 ribu per tahun.
Bagi pendidik yang belum berijazah diploma empat atau sarjana, pemerintah menyediakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan beasiswa Rp3 juta per semester. Program itu telah menjangkau 12.500 guru pada 2026. Abdul Mu’ti mengingatkan perluasan fasilitas harus berjalan bersama pembelajaran yang menyenangkan dan tidak memberi tekanan akademis berlebihan kepada anak.
