Foto: Humas Kemdiktisaintek.
KORAN EDUKASI — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan meminta Universitas Udayana memanfaatkan otonomi sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.
Pesan itu disampaikan dalam sidang terbuka senat Dies Natalis ke-64 Universitas Udayana di Badung, Bali, Selasa (29/9/2026). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memuat keterangannya pada Rabu (30/9).
Fauzan menilai riset perguruan tinggi akan menjangkau lebih banyak persoalan apabila dikerjakan bersama. Karena itu, kampus perlu membangun kemitraan setara dengan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan desa adat.
Persoalan sampah menjadi salah satu kebutuhan daerah yang dapat dijawab melalui riset dan inovasi. Menurut Fauzan, perluasan otonomi harus disertai perubahan cara kerja, peningkatan kapasitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Universitas Udayana sebelumnya berstatus perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Perubahan menjadi PTN-BH memperluas kewenangan kampus dalam pengelolaan akademik, keuangan, sumber daya manusia, dan kelembagaan.
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menyebut perubahan itu sebagai awal pendewasaan institusi menuju universitas berkelas dunia. Ia menekankan bahwa keleluasaan pengelolaan harus berjalan bersama transparansi, mutu, dan akuntabilitas.
Baca juga: Penguatan riset dan hilirisasi iptek di Sumatra.





















