Foto: Kemdiktisaintek
KORAN EDUKASI — Alih kelola Universitas Bandung kepada Yayasan Habibi Bina Cendekia diarahkan bukan sekadar sebagai pergantian pengelola. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menempatkan keberlanjutan layanan akademik dan perlindungan hak mahasiswa sebagai dua hal yang harus dijaga selama masa transisi.
Penyerahan surat keputusan alih kelola dilakukan dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Bandung tahun akademik 2026/2027, Sabtu, 26 September 2026. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menyampaikan perhatian kementerian terhadap mutu, tata kelola, dan kontribusi kampus bagi masyarakat.
Tiga agenda setelah alih kelola
Agenda pertama ialah memastikan kegiatan pembelajaran terus berjalan dan hak mahasiswa tidak terganggu. Perubahan organisasi perlu diikuti komunikasi yang jelas mengenai layanan akademik, administrasi, pembiayaan, serta penyelesaian studi.
Agenda kedua menyangkut tata kelola yang transparan dan akuntabel. Perguruan tinggi juga diminta meningkatkan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan dan memperkuat sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.
Agenda ketiga adalah memperluas riset dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Bandung didorong membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri agar penelitian kampus lebih dekat dengan kebutuhan publik.
Mahasiswa didorong menjadi pencipta inovasi
Dalam kegiatan yang sama, mahasiswa baru diajak aktif mengikuti penelitian, pengabdian, kewirausahaan, dan ruang kolaborasi. Pesatnya kecerdasan artifisial membuat kampus tidak cukup hanya melatih pengguna teknologi, tetapi juga perlu menumbuhkan kemampuan menciptakan solusi berbasis teknologi.
Arah tersebut sejalan dengan kebutuhan pendidikan tinggi untuk mempertemukan pembelajaran, riset, dan persoalan nyata. Koran Edukasi sebelumnya juga membahas dorongan agar kampus memperkuat riset dan hilirisasi iptek berbasis potensi daerah.
Hal yang perlu dipantau mahasiswa
- Keberlanjutan jadwal kuliah dan layanan akademik.
- Kejelasan informasi biaya, administrasi, dan status program studi.
- Akses terhadap dosen, fasilitas, kegiatan riset, serta layanan kemahasiswaan.
- Mekanisme pengaduan selama masa transisi pengelolaan.
Penegasan kementerian merupakan arah kebijakan yang masih perlu dibuktikan melalui pelaksanaan. Transparansi kepada mahasiswa dan konsistensi penjaminan mutu akan menjadi ukuran penting keberhasilan alih kelola tersebut.





















