Guru Mapega mengikuti pembekalan penugasan di wilayah 3T Papua Tengah. Kredit foto: Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
KORAN EDUKASI — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat evaluasi terhadap 500 guru Program Majukan Pendidikan Gratis Anak (Mapega) yang ditugaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penguatan kapasitas dan verifikasi penugasan dilakukan agar guru benar-benar aktif mengajar di sekolah sesuai surat keputusan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menyampaikan pada 19 September 2026 bahwa penguatan kapasitas dilakukan bertahap di tujuh kabupaten. Gelombang pertama berlangsung di Nabire pada 17–19 September dengan peserta guru yang bertugas di wilayah 3T Kabupaten Nabire.
Laporan mengajar menjadi bahan evaluasi
Guru diminta membawa laporan aktivitas proses belajar mengajar selama Juli dan Agustus 2026. Dokumen itu digunakan sebagai salah satu bahan untuk memeriksa pelaksanaan tugas sekaligus mencocokkan data penempatan guru.
Evaluasi juga menemukan adanya guru yang tercatat mengabdi di sekolah lain atau berpindah sekolah. Pemerintah daerah menyatakan kondisi tersebut perlu diverifikasi sebelum penugasan berikutnya ditetapkan. Guru yang aktif sesuai SK akan diperpanjang, sedangkan kasus perpindahan atau status ganda perlu mengikuti proses verifikasi lebih lanjut.
Pemerataan guru bukan sekadar jumlah
Penempatan guru di daerah 3T menghadapi tantangan yang berbeda dibanding sekolah di pusat kota. Selain kebutuhan jumlah tenaga pendidik, konsistensi kehadiran, dukungan tempat tinggal, akses transportasi, fasilitas belajar, dan pendampingan profesional ikut menentukan keberhasilan kebijakan.
Karena itu, validasi penugasan menjadi penting agar angka penempatan guru benar-benar tercermin dalam layanan belajar yang diterima murid. Koran Edukasi sebelumnya juga mengulas isu penguatan status dan pemerataan guru PPPK, yang menunjukkan bahwa tata kelola tenaga pendidik tetap menjadi bagian penting dari pemerataan mutu pendidikan.
Evaluasi Mapega dapat menjadi instrumen untuk memastikan investasi pemerintah daerah pada tenaga pendidik berdampak langsung pada sekolah yang paling membutuhkan.
