Presiden Prabowo Subianto berbicara dalam peringatan HUT ke-28 PAN. Kredit foto: ANTARA/YouTube PAN/Maria Cicilia Galuh.
KORAN EDUKASI — Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pendidikan pada satuan negeri, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dapat diakses tanpa biaya. Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan hari ulang tahun Partai Amanat Nasional di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Gagasan tersebut penting bagi keluarga yang masih menghadapi biaya pendidikan, tetapi belum dapat dimaknai sebagai kebijakan yang langsung berlaku. Pemerintah masih harus menyiapkan landasan aturan, menghitung kebutuhan anggaran, menetapkan cakupan biaya yang ditanggung, serta menentukan tahapan pelaksanaannya.
Pendidikan gratis membutuhkan rancangan yang jelas
Prabowo mengatakan akan membawa pembahasan pendidikan gratis ke rapat terbatas kabinet. Ia juga menyebut pemulihan uang negara dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber yang dapat mendukung pembiayaan pendidikan.
Namun, pendanaan layanan pendidikan bersifat berkelanjutan. Karena itu, kebijakan tidak cukup bertumpu pada penerimaan yang tidak rutin. Pemerintah perlu menjelaskan hubungan rencana ini dengan anggaran pendidikan, bantuan operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar, beasiswa, serta biaya penyelenggaraan perguruan tinggi negeri.
Bagi orang tua dan calon mahasiswa, kata “gratis” juga perlu diterjemahkan secara rinci: apakah mencakup uang sekolah atau kuliah saja, atau turut menanggung buku, seragam, transportasi, perangkat belajar, praktikum, dan biaya hidup. Kejelasan tersebut akan mencegah perbedaan tafsir di lapangan.
Akses harus diikuti mutu dan pemerataan
Penghapusan biaya dapat memperluas partisipasi, tetapi mutu layanan dan pemerataan tetap harus berjalan bersamaan. Sekolah di daerah tertinggal membutuhkan guru yang cukup, ruang belajar layak, konektivitas, dan dukungan pembelajaran. Perguruan tinggi juga perlu menjaga kualitas akademik ketika daya tampung diperluas.
Pemerintah menempatkan revitalisasi sekolah dan pembelajaran digital sebagai prioritas pendidikan pada 2027. Dua agenda itu dapat menjadi fondasi, sepanjang pelaksanaannya memperhatikan daerah dengan keterbatasan listrik, internet, dan tenaga pendidik.
Apa yang perlu ditunggu masyarakat?
Masyarakat sebaiknya menunggu keputusan resmi berupa aturan, alokasi anggaran, sasaran penerima, serta jadwal pelaksanaan. Informasi pendaftaran atau pungutan pendidikan tetap harus merujuk pada sekolah, kampus, dan kanal pemerintah yang berwenang.
Untuk memahami fondasi layanan yang menjadi tanggung jawab negara, pembaca juga dapat melihat pembahasan Koran Edukasi mengenai peran pendidikan dasar dalam membangun generasi bangsa.
