Foto: dok. Jakarta.go.id
KORAN EDUKASI — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang I untuk alokasi September. Penyaluran berlangsung bertahap sejak 5 November kepada 661.209 murid dari jenjang sekolah dasar hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta penerima menunggu proses bertahap. Status penetapan dapat diperiksa melalui Portal Layanan Publik KJP menggunakan Nomor Induk Kependudukan peserta didik dan pilihan Tahap 2 Tahun 2026.
Jumlah penerima terdiri atas 328.145 murid SD atau sederajat, 171.366 murid SMP, 53.612 murid SMA, 103.820 murid SMK, dan 4.266 peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Besaran bantuan berbeda menurut jenjang
Murid SD menerima dana personal Rp250 ribu per bulan, SMP Rp300 ribu, SMA Rp420 ribu, SMK Rp450 ribu, dan PKBM Rp300 ribu. Peserta sekolah swasta juga memperoleh tambahan biaya SPP dengan nilai yang disesuaikan jenjang.
Tambahan SPP swasta tercatat Rp130 ribu untuk SD, Rp170 ribu untuk SMP, Rp290 ribu untuk SMA, dan Rp240 ribu untuk SMK. Besaran tersebut perlu dibedakan dari dana personal agar keluarga tidak keliru menghitung komponen yang dapat digunakan.
Penyaluran September melanjutkan rangkaian bantuan pendidikan DKI. Koran Edukasi sebelumnya melaporkan KJP dan KJMU mulai disalurkan kepada 36.295 penerima lanjutan, termasuk peserta yang lolos verifikasi pada gelombang berbeda.
Penerima perlu menuntaskan proses rekening
Bagi penerima baru, dana baru dapat disalurkan setelah pembukaan rekening, pencetakan buku tabungan dan kartu ATM, penyerahan perangkat rekening, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima selesai.
Pengambilan tunai dibatasi maksimal Rp100 ribu per bulan. Sisa dana personal digunakan secara nontunai sesuai ketentuan program melalui rekening Bank Jakarta, sehingga penerima perlu memeriksa saldo dan mengikuti petunjuk resmi.
Apabila status penerima telah ditetapkan tetapi dana belum masuk, keluarga disarankan menunggu proses bertahap dan berkoordinasi dengan sekolah. Jika nama tidak tercantum, pelaporan melalui sekolah diperlukan agar data dapat diperiksa sesuai mekanisme Dinas Pendidikan.
Jumlah penerima yang besar membuat akurasi data dan ketepatan waktu penyaluran menjadi bagian penting dari evaluasi. Bantuan baru dapat dinilai efektif apabila dana diterima sasaran, digunakan untuk kebutuhan pendidikan, dan tidak terhambat masalah administrasi rekening.
