Foto: Humas Kemdiktisaintek
KORAN EDUKASI — Pemerintah akan mengalihkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan yang mencakup dosen itu menjadi bagian dari penataan status kepegawaian dan pengembangan karier tenaga pendidik di perguruan tinggi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan penataan tersebut dibahas dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen pada Jumat, 6 November 2026. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi dosen PPPK untuk mengikuti seleksi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2027 bersama seleksi calon PNS dosen jalur umum.
Seleksi itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026. Pendaftaran direncanakan mulai November 2026, tetapi sumber resmi belum merinci jadwal setiap tahapan, jumlah formasi, maupun persyaratan teknis pelamar.
Karier dan penghasilan dosen ditata
Selain perubahan status kerja, Kemdiktisaintek menempatkan pengembangan karier dan penghasilan sebagai bagian penting dari tata kelola profesi dosen. Landasannya antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen yang ditetapkan pada 23 Desember 2025.
Regulasi itu mencakup pengelolaan kinerja, kenaikan jabatan akademik, pengembangan karier, serta penghasilan dan tunjangan. Tunjangan fungsional diatur bagi dosen berstatus PNS maupun PPPK, sehingga penataan tidak berhenti pada perubahan status kepegawaian.
Kewenangan pengangkatan jabatan fungsional dosen juga dapat didelegasikan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jabatan akademik.
Tim teknis menyinkronkan data
Kemdiktisaintek dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah berkoordinasi mengenai kesetaraan karier serta kepastian status dosen PPPK. Pembahasan mencakup penempatan dosen berdasarkan kebutuhan riil perguruan tinggi, bukan sekadar perubahan administrasi.
Kedua lembaga sepakat membentuk tim teknis lintas instansi untuk merumuskan langkah penataan regulasi, sinkronisasi data, dan sistem rekrutmen yang lebih transparan. Perguruan tinggi diminta memastikan data kepegawaian dosen akurat dan mutakhir agar implementasi kebijakan tidak terhambat.
Penataan ini melanjutkan agenda penguatan tata kelola perguruan tinggi. Namun, peralihan status akan berlangsung bertahap; rincian pelaksanaan tetap menunggu ketentuan teknis dari pemerintah dan instansi terkait.
