Foto: Rayhan, Ikram/Kemendikdasmen
KORAN EDUKASI — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat program revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan telah menjangkau 55.451 sekolah sepanjang 2025–2026. Data capaian hingga 20 Oktober 2026 itu menjadi salah satu ukuran perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi hasil akhir. “Dua tahun pertama ini merupakan periode penting untuk membangun fondasi pendidikan bermutu bagi semua,” ujar Abdul Mu’ti dalam taklimat media di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Realisasi Melampaui Target Tahunan
Pada 2025, revitalisasi dan pembangunan menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target 10.440 sekolah. Kemendikdasmen menyebut 99,96 persen pekerjaan tahun itu telah selesai. Hingga 20 Oktober 2026, program menjangkau 39.284 satuan pendidikan dari target 31.744 sekolah atau 123,75 persen.
Pelaksanaan dilakukan melalui skema swakelola dengan dana disalurkan langsung ke sekolah. Model ini, menurut kementerian, melibatkan lebih dari 58 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah lokal serta menyerap sekitar 238 ribu tenaga kerja. Angka tersebut merupakan catatan pelaksanaan program, bukan ukuran langsung atas peningkatan hasil belajar murid.
Pemulihan sekolah terdampak bencana juga masuk dalam program. Di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 3.134 dari 3.178 sekolah sasaran telah direvitalisasi atau mencapai 98,62 persen. Pemerintah mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk pemulihan layanan pendidikan pascabencana di tiga provinsi tersebut.
Digitalisasi dan Dukungan bagi Murid
Di bidang digitalisasi, sebanyak 288.865 sekolah menerima papan interaktif dan perangkat pendukung pada 2025. Pada 2026, distribusi perangkat tercatat 72.258 unit dari sasaran 742.536 unit. Pemerintah juga melaporkan dukungan listrik bagi 2.389 sekolah, koneksi internet untuk 8.152 sekolah, serta dukungan pembelajaran bagi 126.097 satuan pendidikan.
Kemendikdasmen turut mencatat 17 Sekolah Negeri Terintegrasi telah beroperasi dengan 1.360 murid baru di 13 provinsi. Pemerintah menargetkan perluasan ke 20 kabupaten tambahan dan total 100 sekolah pada 2027. Target tersebut masih memerlukan realisasi dan pemantauan agar layanan benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.
Program bantuan pendidikan tetap menjadi bagian dari agenda akses. Pemerintah sebelumnya juga memperluas mekanisme Program Indonesia Pintar untuk jenjang taman kanak-kanak. Seluruh capaian fisik dan distribusi perangkat perlu dibaca bersama kualitas pemanfaatan, kesiapan guru, serta keberlanjutan pemeliharaan di sekolah.
