Foto: MI/Gino Hadi
KORAN EDUKASI — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 2,7 juta guru di Indonesia telah mengantongi sertifikat pendidik pada 2026. Percepatan sertifikasi tetap menyisakan pekerjaan bagi pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat atau sarjana.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyampaikan capaian itu dalam Anugerah Pendidikan Indonesia 2026 di Jakarta, Jumat, 6 November. Menurutnya, cakupan sertifikasi masih sekitar 30 persen ketika ia mulai bertugas, meski penuntasan semula ditargetkan selesai pada 2015.
“Saat ini 2,7 juta guru sudah tersertifikasi,” ujar Nunuk. Sertifikat pendidik menjadi salah satu syarat penting dalam pengakuan profesional dan akses terhadap hak yang berkaitan dengan profesi guru, tetapi tidak dapat diproses apabila kualifikasi akademik minimum belum dipenuhi.
Beasiswa untuk guru yang belum S1 atau D4
Kemendikdasmen menjalankan program beasiswa pendidikan lanjutan bagi guru yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) namun belum lulus S1 atau D4. Setelah menyelesaikan kualifikasi tersebut, guru dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh sertifikat pendidik.
Skema itu menjelaskan mengapa target penuntasan sertifikasi pada 2026 belum sepenuhnya mencakup semua guru. Persoalannya bukan hanya kapasitas PPG, melainkan juga pemenuhan jenjang pendidikan awal yang dipersyaratkan sebelum peserta masuk pendidikan profesi.
Konteks ini sejalan dengan laporan Koran Edukasi mengenai sekitar 200 ribu guru yang belum menyelesaikan S1 dan 137 ribu yang belum bersertifikat pendidik. Angka-angka tersebut perlu dibaca sebagai kelompok tantangan yang saling berkaitan, bukan seluruhnya sebagai orang yang sama.
Status kerja dan kompetensi tetap menjadi agenda
Nunuk juga menyebut 1,3 juta guru non-aparatur sipil negara telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sejak 2021. Pemerintah selanjutnya merencanakan penataan tata kelola guru sebagai ASN pusat pada periode 2027–2030.
Perubahan status dan sertifikasi tidak otomatis membuktikan peningkatan mutu pembelajaran. Dampaknya masih perlu diukur melalui pemerataan penempatan, keberlanjutan pengembangan kompetensi, kinerja di kelas, serta ketepatan penyaluran hak guru negeri dan swasta.
Kemendikdasmen menargetkan guru yang memenuhi syarat akademik dan administratif tidak tertinggal dalam proses sertifikasi. Tahap berikutnya adalah memastikan beasiswa S1/D4, PPG, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi tersambung sebagai satu jalur layanan yang dapat diakses guru di berbagai daerah.
