Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan konsolidasi dan peneguhan komitmen bersama lintas pemangku kepentingan di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Kegiatan ini menjadi langkah baik untuk memperkuat seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan proses penerimaan murid baru yang objektif dan akuntabel, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, serta mitra dari lembaga pengawas independen, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berbagai pihak terkait pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Kepala BPMP Provinsi NTB, Katman, dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan SPMB yang kredibel. “SPMB bukan hanya soal teknis seleksi. Lebih dari itu, ini adalah ujian moral dan komitmen kita terhadp nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan. Proses ini harus menjadi cerminan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi, saat ini mari kita mulai membenahi secara bertahap” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan ajakan yang kuat kepada seluruh elemen pendidikan untuk menjadikan pelaksanaan SPMB sebagai ajang memperkuat tata kelola pendidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak-anak. “Pastikan seluruh proses dijalankan sesuai peraturan, menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan integritas. Kepada para orang tua, mari ikut memahami mekanisme SPMB agar bisa mendampingi anak-anak dalam memilih jalur yang paling sesuai dengan potensi mereka,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh perwakilan yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SPMB 2025 yang bersih dari kecurangan, manipulasi data, atau gangguan lain yang merugikan calon peserta didik nantinya. Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, dilakukan penandatanganan piagam bersama yang memuat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan SPMB yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Sebagai penutup, BPMP NTB menekankan pentingnya pengawasan yang partisipatif. Masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan turut berperan aktif dalam memantau jalannya proses SPMB. Dengan keterlibatan publik, setiap bentuk penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
BPMP NTB juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan SPMB untuk meminimalisir potensi kecurangan. Sistem digital yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan proses seleksi yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kolaborasi antar unsur pendidikan di NTB terus diperkuat demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berintegritas. Diharapkan, langkah ini tidak hanya berdampak pada proses SPMB tahun 2025, tetapi juga menjadi budaya baru dalam tata kelola pendidikan yang transparan dan berorientasi pada mutu.(Repro)
